Proposal Pengajuan Proyek IT Security untuk Perbankan

Posted by Herman

BAB I

LATAR BELAKANG

Kepercayaan terhadap perbankan tidak hanya terkait dengan keamanan simpanan nasabah di bank tersebut, tetapi juga terhadap keamanan sistem dan prosedur, pemanfaatan teknologi serta sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

Salah satu aspek risiko yang hingga kini belum banyak diantisipasi adalah kegagalan transaksi perbankan melalui teknologi informasi (technology fraud) yang dalam risiko perbankan masuk kategori sebagai risiko operasional. Secara umum, risiko operasional, menurut Basel Accord, didefinisikan sebagai kerugian akibat terjadinya kegagalan akibat faktor manusia, proses, dan teknologi yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian pendapatan bank.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, proses operasional sebagian besar bank saat ini dilakukan selama 24 jam tanpa mengenal batasan jarak, khususnya bagi bank-bank yang telah dapat melakukan aktivitas operasionalnya melalui delivery channels, misalnya ATM, internet banking, phone banking, dan jenis transaksi media elektronik banking lainnya.

BAB II

PEMBAHASAN PROYEK

Aktivitas perbankan cukup pesat akhir-akhir ini. Hal ini ditandai oleh jasa perbankan yang terus bertambah. Beberapa diantaranya yang cukup mengalami perkembangan adalah bisnis internet banking. Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi kebijakan dalam perekonomian dan tak terkecuali pada bisnis jasa perbankan. Transaksi berbasis elektronik termasuk internet adalah salah satu produk baru bagi perbankan.

2.1 Tujuan Proyek

- Memecahkan masalah untuk mengantisipasi praktik cyber crime.

- Memberikan solusi pada perusahaan khususnya perusahaan bank untuk memperketat keamanan sistem yang berbasis IT, seperti transaksi ATM, E-Banking, proteksi account bank, dll.

- Mencegah terjadinya kerusakan sistem database, pencurian dan perusakkan data (Cracker).

2.2 Manfaat Proyek

Untuk dapat menjaga sistem keamanan terhadap informasi data – data nasabah maka diperlukan sebuah sistem keamanan yang sempurna yang tidak dapat memberikat celah kepada para hacker jahat untuk dapat mengakses data para nasabah yaitu Pengamanan internet banking berupa pemakaian sistem firewall untuk pembatasan akses. Pengamanan berlapis ini, tentu saja ditambah dengan keamanan yang dipunyai oleh setiap nasabah berupa identitas pengguna (user ID) dan PIN. Ditambah lagi dengan program Secure Sockets Layer (SSL) 3.0 dengan sistem pengacakan 128 bit. Pengaman tersebut oleh bank disesuaikan dengan standar internasional. Namun masalahnya adalah walaupun sistem keamanan yang dibuat telah memiliki tingkat keamanan yang tinggi tetap saja masih tedapat beberapa kesalahan atau bug yang dapat dijadikan jalan untuk dapat mengakses dan menembus sistem keamanan bank. Oleh karena itu solusi yang akan ditawarkan dalam proyek ini adalah sebagai berikut :

1. Membangun sistem keamanan berlapis yaitu dengan menggunakan sistem pengamanan dengan menerapkan penggunaan pasword berlapis sehingga jika seorang hacker yang berniat membobol data maka orang tersebut harus bisa menembus beberapa lapis keamanan yang tentunya hal ini bukan merupakan sesuatu yang mudah dilakukan.

2. Melakukan update sistem secara rutin dan berkala, maksudnya adalah administrator akan melakukan evaluasi sistem secara rutin dan berkala untuk mengevaluasi jika masih ada kesalahan yang terdapat pada sistem sehingga diharapkan nantinya sistem tidak lagi memiliki celah yang dapat dijadikan jalan oleh para hacker untuk membobol sistem dari bank itu sendiri.

3. Memasang alat anti skimming di setiap atm sehingga orang – orang yang berniat memesang alat skimmer pada atm tidak dapat digunakan karena fungsi dari alat anti skimmer ini untuk mencegah pemasangan skimmer tersebut.

4. Melakukan pemeriksaan rutin di setiap atm – atm, hal ini bertujuan agar anti skimmer yang di pasangkan tidak dirusak oleh oknum – oknum yang bertujuan jahat. Pemeriksaan rutin ini juga bertujuan untuk memeriksa apakah atm tersebut tidak terdapat skimmer yang telah dipasangkan sebelumnya.

BAB III

PERMASALAHAN

Namun, meskipun perbankan memperoleh manfaat dari penggunaan internet tersebut, terdapat pula risiko yang melekat pada kegiatan yang dimaksud diantaranya risiko strategik, risiko reputasi, risiko operasional termasuk risiko keamanan dan risiko hukum, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Internet banking meningkatkan risiko strategik, risiko operasional termasuk risiko keamanan dan risiko hukum serta risiko reputasi. Pihak bank harus melakukan indentifikasi, melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan prinsip kehati-hatian.

3.1 Resiko Strategis (strategic risk)

Risiko ini berkutat dalam kebijakan atau strategi yang akan dijalankan suatu bank. Tertimpa risiko ini berarti akan berujung kerugian dan berkurangnya modal. Hal ini akan bertambah parah jika tidak didukung struktur organisasi dan sumber daya yang ahli mengelola internet banking. Jadi, perlu hati-hati.

3.2 Resiko Transaksi (transaction risk)

Risiko ini mengancam laba dan modal bank yang ditimbulkan oleh fraud, kesalahan (errors), kealpaan, dan ketidakmampuan mengelola tingkat pelayanan yang ditawarkan atau yang menjadi ekspektasi para nasabah. Pasalnya, internet banking memerlukan internal kontrol yang kuat dan sistem yang selalu siap. Karena bank menggunakan pihak ketiga dalam penyediaan sistem, pihak ketiga yang memberikan jasa tersebut jelas akan meningkatkan risiko transaksi tersebut.

3.3 Resiko Kepatuhan (compliance risk)

Risiko ini muncul akibat pelanggaran dan ketidakpatuhan bank terhadap hukum, peraturan, dan standard etika. Jika tertimpa risiko ini, reputasi bank bisa jatuh, merugi, bahkan bisa mengurangi kesempatan berbisnis. Untuk memitigasinya, bank harus betul-betul paham dan mampu menginterprestasikan secara benar, khususnya peraturan-peraturan seputar internet banking dunia.

3.4 Resiko Reputasi (reputational risk)

Hancurnya reputasi bank biasanya berjalan seiring dengan risiko-risko lain. Dropnya sistem internet banking yang frekuentif atau kecepatan sistem yang rendah bisa membuat buruknya pendapat publik terhadap suatu bank.

3.5 Resiko Keamanan informasi (information security risk)

Risiko ini bisa menggerus keuntungan dan modal bank yang ditimbulkan dari penjahat-penjahat maya (hackers) ataupun orang-dalam sendiri. Belum lagi virus-virus, pencurian data, penghancuran data, dan fraud yang juga bisa menghantam bank. Risiko ini sangat krusial dan perlu sangat diwaspasi bank-bank.

3.6 Resiko Kredit (credit risk)

Risiko ini juga berpotensi meningkat karena internet banking membuat para nasabah bisa mengajukan aplikasi kredit dari mana pun di dunia ini. Bank-bank tentu akan sangat sulit memverifikasi dan mengidentifikasi nasabah jika bank menawarkan kredit melalui internet.

3.7 Resiko Suku Bunga (interest rate risk)

Dengan menawarkan jasa internet banking, risiko suku bunga pada banking book (beda suku bunga antara aset dan kewajiban bank) juga berpotensi meningkat. Dengan internet banking, nasabah akan sangat mudah membandingkan suku bunga simpanan dan pinjaman. Untuk itu, bank perlu cepat melakukan perubahan terhadap perubahan suku bunga pasar jika tidak ingin ditinggalkan nasabahnya.

3.8 Resiko Likuiditas (liquidity risk)

Risiko ini juga harus dicermati. Dengan adanya internet banking, para nasabah menjadi lebih gampang menarik kas dan menransfer kepada pihak ketiga. Sekalipun transfer dilakukan ke rekening pada bank yang sama, ini bisa saja menjadi masalah. Sebab, pihak ketiga bisa saja menariknya dalam bentuk kas atau menransfernya ke bank pesaing. Dengan penerapan internet banking, tentu, bank perlu menyesuaikan manajemen likuiditasnya kalau tidak ingin kelabakan.

Selain hal di atas tersebut, prinsip manajemen risiko sangat diperlukan di sini. Internet banking dibagi dalam tiga bagian yaitu pengawasan aktif komisaris dan direksi Bank, pengendalian pengamanan, serta manajemen risiko hukum dan risiko reputasi sebagai berikut :

· Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi Bank Komisaris dan Direksi Bank bertanggung jawab dalam melakukan pengembangan strategi bisnis dan pengawasan manajemen yang efektif terhadap risiko atas penyelenggaraan internet banking. Pengawasan ini didasarkan pada kebijakan tertulis secara normatif yang ditetapkan komisaris dan direksi bank.

· Pengendalian Pengamanan, hal ini dikarenakan risiko pengamanan yang meningkat akibat dari aktivitas internet banking. Oleh karena itu, perbankan perlu melakukan pengujian identitas nasabah, pengujian keaslian transaksi, penerapan prinsip pemisahan tugas, pengendalian terhadap penggunaan hak akses terhadap sistem, dan perlindungan terhadap integritas data maupun kerahasiaan informasi penting pada internet banking.

· Manajemen Risiko Hukum dan Risiko Reputasi. Untuk mengatasi risiko hukum dan risiko reputasi, pelayanan jasa internet banking sebaiknya dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu sesuai dengan harapan nasabah. Agar dapat memenuhi harapan nasabah, perbankan harus memiliki kapasitas, kontinuitas usaha dan perencanaan darurat yang efektif.

BAB IV

PERENCANAAN ANGGARAN BIAYA

Estimasi Biaya
Pengeluaran	Pembangunan	Pengembangan	Perawatan
Hardware	Rp. 110.000.000	Rp. 70.000000	Rp. 90.000.000
Software	Rp. 80.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 35.000.000
Analyst System	-	Rp. 75.000.000	-
Programmer	-	Rp. 75.000.000	-
Survey Lokasi	Rp. 30.000.000	Rp. 40.000.000	Rp.120.000.000
Pemasangan	Rp. 400.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 200.000.000
User Training		Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
Consultan Service	Rp. 75.000.000	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000
Human Resource	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 45.000.000
Total	Rp. 725.000.000	Rp. 810.000.000	Rp. 610.000.000
TOTAL			Rp. 2.145.000.000

Keterangan :

· Pembelian software terdiri dari software anti malware for business IT, anti hacking dsb.
· Pembelian hardware terdiri dari penggantian komputer server, switch, router, firewall, kabel jaringan dsb dengan yang lebih up-to-date.
· Analyst System dan Programmer akan membantu menganalisa, memperbaiki dan men-setting semua program server agar komputer server bekerja lebih optimal dan aman dari serangan hacker dsb.
· Survey Lokasi sangat penting untuk penempatan alat-alat komponen perbankan.